Jumat, 15 Oktober 2021

UTS Pengantar Ilmu Poitik

Nama: Diva Nasywa Erba Putri

Nim: B1B121072 

Prodi: Ilmu Pemerintahan

Fakultas: Hukum


1.) Ketika kita berbicara tentang kekuasaan Negara, terdapat beberapa teori yang dapat menjelsakan dari mana Negara mendapatkan kekuasaan, tugas anda sebutkan dan jelaskan teori apa saja?

Jawab: Beberapa Teori kekuasaan negara dapat meliputi sebagai berikut:

  • Teori Teokrasi, Yaitu teori yang menyatakan bahwa negara memperoleh kekuasaan dari tuhan dan meyakini jika suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Teori ini merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung dan berpedoman pada prinsip Ilahi. Teokrasi merupakan bentuk identitas yang lebih absolut dalam sistem Agama negara. Dimana pemimpin negara juga sekaligus pemimpin agama spiritual.
  • Teori Kekuatan/Kekuasaan, Yaitu teori kekuasaan negara dimana di pegang oleh orang yang  yang paling kuat dan yang dimaksud dengan kekuatan disini adalah kuat secara jasmani, fisik atau ekonominya.
  • Teori Perjanjian Sosial, Yaitu suatu negara yang terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat sebab masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Secara tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat. Karena rakyat yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya. Negara tidak dapat bertindak semena-mena, karena harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakat.

2.) Saat ini jabatan politik banyak diduduki oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan politik, bagaimana pendapat saudara berkaitan dengan hal tersebut?

Jawab: Menurut pendapat saya mengnai hal tersebut, sebaiknya para pejabat politik sangat disayangkan apabila tidak memiliki latar pendidikan ilmu politik dikarenakan ketidaktahuannya akan berpolitik mencerminkan bahwa pendidikan politik tidak berperan secara maksimal dalam sebuah jabatan di negara tersebut. Pendidikan Ilmu Politik sangat penting bgi setiap masyarakat terlebih bagi para pejabat politik, sebab apabila para pejabat politik tersebut terpilih dalam pemilihan umum dan berkuasa, dia mempunyai hak untuk menentukan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang ada dalam masyarakat dan mau tidak mau masyarkat harus mengikutinya. Pemimpin tadilah yang menetukan bentuk pemerintahan yang ada. 

3.) Tokoh utama munculnya konsep Trias Politica adalah John Locke, jelaskan latar belakang munculnya konsep trias politica yang dikemukan oleh John locke? Dan coba saudara analsis pelaksanaan trias politica di Indonesia saat ini sepertia apa?

Jawab: Trias Politica merupakan konsep pemikiran yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian yaitu ekskutif, legislatif, dan yudikatifAdanya konsep pemikiran ini lahir dilatarbelakangi dengan kondisi politik pada zaman pemikiran ini terbentuk. Dengan demikian  latar belakang lahirnya pemikiran Trias Politika ini dipengaruhi oleh adanya pemikiran John Locke, yaitu kondisi politik Prancis dan pemerintahan Inggris yang menganut absolutisme. 

Menurut saya, Trias Politica di Indonesia saat ini menjadi sebuah langkah baik dalam menjalankan sistem pemerintahan yang efektif. Ketiadaan kekuasaan absolut dapat mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan rakyatnya. Meski demikian, rakyat juga perlu mengawasi jalannya lembaga-lembaga negara saat ditemukan indikasi saling bekerja sama dalam menetapkan kebijakan yang merugikan.

Sabtu, 25 September 2021

RESUME KEGIATAN PUBLIC LECTURE SABTU, 25 SEPTEMBER 2021


Pemateri 1    : Rahmat Hidayat, S.Sos, M.Si

Judul materi : Implementasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP) yang memiliki kewenangan untuk melakukan fasilitasi atas Dokumen RKPD dan evaluasi atas Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, sebelum kedua dokumen dimaksud ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.

Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesbang, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Didik Suprayitno, dasar hukum pelaksanaan GWPP antara lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

"Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai GWPP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota," ungkapnya pada saat Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Restoran Gale-gale, Jum'at (05/04).

Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bertujuan untuk memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan yaitu dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat bertingkat.

"Dimana Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," lanjutnya.

Didalam sistematika penyusunan RKPD yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat BAB yang mengatur Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota.


Pemateri 2     : Hasbi Anshori, S.E, M.M 
Judul Materi  : Pembangunan Daerah Untuk Rakyat

• Perspektif Pembangunan
Pembangunan makin mengakomodasi Pentingnya martabat manusia dan kesejahteraan masyarakat luas sebagai tujuan pokok pembangunan.
• Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Regional Sumatera di Tahun 2020
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan besar, yaitu melebihi LPE secara nasional. Hal ini menandakan bahwa Provinsi Jambi secara keseluruhan mulai berjalan dengan baik.
• Target, Realisasi, Serta Tren Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi 2016-2020
Mengalami penurunan pencapaian yang besar karena adanya COVID-19 pada tahun 2020
• Indikator Kesejahteraan 
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan manusia di Provinsi Jambi pada tahun 2020 terus mengalami kemajuan ditandai dengan Indeks Pembangun Manusia (IPM)
2. Tingkat Kemiskinan
Dari september 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Jambi  naik, baik dari pedesaan maupun perkotaan.
3. Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio)
Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio) turun dari Maret 2011 sampai  September 2020.
4. Kondisi Ketenagakerjaan dan Pengangguran
Jumlah angkatan kerja di Jambi Agustus 2020 sebanyak 1,87 orang. Ada kenaikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Dalam setahun terakhir banyak yg berhenti karena terdampak COVID-19.
5. Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar Petani sejak 2018-2020 naik.
6. Nilai Tukar Nelayan
dibagi menjadi 2, yaitu :
-Nilai Tukar Nelayan mengalami kenaikan.
-Nilai Pembudidaya Ikan mengalami penurunan.
Note : Pembangunan belum bisa dikatakan berhasil apabila kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan menjadi lebih buruk meskipun pendapatan perkapita naik.


Pemateri 3    : Drs.H.Navarin Karim,M.Si

Judul materi : Leadership sebagai pelopor pembangunan

Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, dimana tujuannya adalah untuk mencapai target (goal) yang telah ditentukan.

tujuan kepemimpinan yaitu sebagai berikut

1. Sarana untuk Mencapai Tujuan

Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang.

2. Memotivasi Orang Lain

 Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut/ bawahan untuk mencapai tujuang yang diinginkan.

fungsi kepemimpinan memiliki 2 aspek yaitu:

Fungsi administratif; yang dimaksud dengan fungsi administratif adalah pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya.

Fungsi sebagai top manajemen; Fungsi sebagai Top Manajemen adalah fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan Planning, Organizing, Staffing, Directing, Commanding, dan Controlling.


Pemateri 4    : H. Ivan Wirata, ST, MM, MT 
Judul Materi : Peranan Legislatif untuk Pembangunan Daerah

• Fungsi DPRD
DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :
- Legislasi, terkait dengan pembentukan peraturan daerah
- Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
- Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.
 
Pambangunan 
Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Tujuan Pembangunan daerah adalah untuk menyediakan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta dapat membangun berbagai variasi kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah tersebut.

Tantangan dalam pembangunan daerah
Peningkatan kapasitas SDM, dunia usaha yang kondusif, mengurangi ketimpangan, memperdayakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, menambah lapangan kerja, menjaga kelestarian SDA.


Pemateri 5    : Anita Yasmin, S.E 
Judul Materi : Gender dalam kepemimpinan publik

• PENGAKUAN PEREMPUAN DI MATA HUKUM
Pengakuan perempuan dalam kiprahnya di semua,kini kehidupan telah mendapat pengakuan baik dari dunia internasional, nasional hingga ke tingkat daerah. Pada tingkatan Nasional dan daerah, pengakuan perempuan di mata hukum semakin jelas dan kuat, sebagaimana tertuang dalam:
1. UUD 1945
2. Perda kabupaten batang hari Nomor 9 Tahun 2020 tentang perlindungan perempuan 

• FENOMENA HARI INI
"Cita-cita menjadi pemimpin dunia tapi harus terhalang oleh api di dalam tungku yang harus di jaga tetap menyala"
Hubungan gender dan kepemimpinan
Leadership Style - Result Control
Skill Compare :
Laki-laki 
1.Negotiation
2.Strategy
3.Delegating
 Perempuan
1.Communication
2.Building Teams
3.Planning organizing.

Pemateri 6    : Dr. Pahrudin, HM, M.A

Judul Materi : Peran Akademisi dalam Pembangunan Daerah

Akademisi sebagai bagian dari pembangunan bangsa dan Negara, memiliki peran yang sangat vital. Selain sebagai pensuplai SDM yang handal dan terampil, akademisi juga berperan dalam membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Selain itu juga sebagai komponen yang bersifat independen untuk mengawal dan mengawasi setiap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Namun sayang, saat ini peran akademisi bagi pembangunan daerah, bangsa dan Negara masih terasa minim. Pemerintah pusat/daerah dan Universitas/Perguruan Tinggi cenderung berjalan sendiri-sendiri dan menjadi bagian yang terpisah. Akibatnya, program pemerintah tidak berjalan dengan baik.Peran aktif akademisi juga dibutuhkan dalam mengawal terlaksananya program pemerintah daerah dapat menekan dan memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan rel yang direncanakan.

Bagi pemerintah daerah tentunya mendapatkan manfaat dari SDM yang disuplai oleh perguruan tinggi, ilmu-ilmu teori yang bisa diaplikasikan, serta dalam hal sosialisasi program-program yang dilahirkan, sehingga mampu menyentuh masyarakat lapisan bawah dan juga peran serta aktif mahasiswa dalam mensukseskan program-program tersebut.




Jumat, 17 September 2021

Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosial lainnya


NAMA: Diva Nasywa Erba Putri 

NIM: B1B121072

PRODI: Ilmu Pemerintahan 

TUGAS ILMU POLITIK R-002


1.) ILMU POLITIK-SOSIOLOGI

- Sosiologi mengkaji tentang struktur dan dinamika masyarakat

- Politik adalah salah satu wujud dinamika masyarakat (hasil yang muncul karena proses interaksi sosial di suatu

masyarakat)

- Sosiologi dalam ilmu politik memahami :

1. Resiprosikal (timbal balik) struktur dan sistem politik – policy decision 2. Corak dan sifat keabsahan politik (political legitimacy)

3. Sumber kewenangan politik (sources of political authority)

4. Pengendalian sosial (social control)

5. Perubahan sosial (social change)


2.) ILMU POLITIK-ANTROPOLOGI BUDAYA

- Budaya lahir di masyarakat sebagai sebuah hasil atas perkembangan kehidupan manusia di masyarakat

- Antropologi budaya merupakan kajian aspek budaya dari setiap masyarakat

- Dinamika politik dipengaruhi dinamika kebudayaan➡️perkembangan tentang

ide dan gagasan politik ➡️ lembaga politik

- Dinamika kebudayaan dipengaruhi oleh dinamika politik ➡️ tradisi, partisipasi, aktivitas politik masyarakat.


3.) ILMU POLITIK-GEOGRAFI

 - Beberapa masalah geografi :

 - perbatasan strategis (strategic frontiers),

 - desakan penduduk (population pressure),

 - daerah pengaruh (sphere of influence)

 - Ilmu bumi politik (geopolitik) sangat berpengaruh dalam penyusunan kebijakan politik nasional dan luar negeri

 - Contoh : Bonus Demografi ➡️ Strategi Politik


4.) 4. ILMU POLITIK- PSIKOLOGI SOSIAL

- Aspek naluri, emosi dan kebiasaan mempengaruhi aktivitas politik

- Pendekatan psikologis : konsep memahami perilaku politik yang dilakukan oleh aktor politik (individu atau

kelompok) - Contoh :

Kajian Psikologi massa dalam menangani demo di Kulon Progo Kajian Psikologi massa dalam menangani demo 212.


5.)  ILMU POLITIK-SEJARAH

-Data, fakta sejarah menjadi sumber untuk mengkaji persoalan politik ke depan

-Ilmu politik sebagai langkah untuk memahami sejarah politik

-Politik membuat sejarah dan sebagian besar peristiwa sejarah adalah peristiwa politik.


6.) LMU POLITIK-EKONOMI

- Lahirnya paham ekonomisme dan politisme

- Metode analisis :

a. Ekonomi-politik (pendekatan ekonomi untuk memahami politik)

b. Politik ekonomi (pendekatan politik untuk memahami ekonomi)

- Planning oriented, choice oriented Contoh :

- Ekonomi internasional➡️strategi pembangunan – MEA➡️AFTA

- Investasi Raja Salman – Politik Luar Negeri.


7.) ILMU POLITIK-ILMU HUKUM

 - Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh sebuah kekuasaan

- Kajian hukum ➡️ ilmu politik (law in action)

- Ex. Hukum ketenagakerjaan dan hubungan politik bilateral.


8.) ILMU POLITIK-ETIKA

- Dasar peletakannya pada keberadaan manusia sebagai aktor politik

- Etika (moral philosophy) melahirkan etika politik

- Bahwa segala kegiatan politik didasarkan pada prinsip etis (nilai yang diakui bagi masyarakat)

- Ex. Etika politik : kekuasaan politik pimpinan bersifat legal

Etika politik Pancasila : berpolitik dengan mengacu nilai-nilai Pancasila.

Jumat, 27 Agustus 2021

Definisi Politik


 DEFINISI POLITIK MENURUT WIKIPEDIA

Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota).

Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan politis, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik.

Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

  • politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).
  • politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
  • politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
  • politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.



DEFINISI POLITIK MENURUT SAYA

Tentu kita semua tahu bahwa dalam kehidupan bernegara kita tidak pernah luput dari yang namanya sistem politik, apa itu sistem politik? Menurut pendapat saya pribadi pada dasarnya politik adalah suatu sistem yang dimana hal ini sanagat berperan penting dalam berkehidupan dan bernegara.

Tidak semua orang dapat yang paham akan politik, bahkan cukup banyak orang yang sentimen akan arti politik dikarenakan seorang public figure ataupun seorang pemimpin menyalahgunakan sistem politik itu sendiri, padahal pada dasarnya politik itu adalah sebuah sistem dan sebuah komponen yang berperan bagi setiap warga negara untuk menentukan hak-hak mereka di dalam sebuah negara. 

Politik sendiri dibentuk untuk kebaikan bersama agar masyarakat dapat menyampaikan sebuah aspirasi dan memyampaikan suara-suara masywarakat lain baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada pemerintah demi lahirnya sebuah peraturan dalam bernegara, sehingga peraturan itu dapat disepakati ataupun dapat menemukan titik terang antara penguasa dan rakyat.


Sekian isi blog yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terimakasih🙏
~Diva Nasywa Erba Putri







UTS Pengantar Ilmu Poitik

Nama: Diva Nasywa Erba Putri Nim: B1B121072  Prodi: Ilmu Pemerintahan Fakultas: Hukum 1.) Ketika kita berbicara tentang kekuasaan Negara, te...